Seminar Total Productive Maintenance(TPM) : Penerapan TPM Dalam Meningkatkan Kuantitas Produk dan Efisiensi Produksi

Pada tanggal 2 April 2016 diadakan seminar Total Productive Maintenance atau yang biasa disingkat TPM. Seminar itu diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gunadarma. Seminar itu di langsungkan di Auditorium kampus J1, Lantai 6, Ruang 7 Univeritas Gunadarma, Kalimalang. Seminar berlangsung sekitar tiga jam dimulai dari pukul satu siang hingga empat sore. Dalam seminar tersebut ada dua pembicara atau narasumber utamanya yaitu Bpk. Andrie Wibowo dari PT Indopoly Swakarsa Industry dan Bpk. Rudy Novisyal dari PT Kalbe Farma selaku promotor TPM. Dalam seminar tersebut di jelaskan hal-hal mengenai TPM , seperti yang diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

Pengertian Total Productive Maintenance (TPM) – Total Productive Maintenance atau disingkat dengan TPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti Mesin, Equipment dan alat-alat kerja. Fokus utama Total Productive Maintanance atau TPM ini adalah untuk memastikan semua perlengkapan dan peralatan Produksi beroperasi dalam kondisi terbaik  sehingga menghindari terjadinya kerusakan ataupun keterlambatan dalam proses produksi.

Total Productive Maintenance (TPM) dapat juga didefinisikan sebagai suatu sistem pemeliharaan dan perbaikan pada mesin atau peralatan yang melibatkan semua divisi dan karyawan mulai dari operator hingga manajemen puncak berdasarkan komitmen yang telah disepakati bersama.

Total Productive Maintenance (TPM) merupakan konsep inovatif Jepang yang berawal dari penerapan Preventive Maintanance pada tahun 1951. Konsep Preventive Maintenance ini sendiri merupakan konsep yang diadopsi dari Amerika Serikat. Nippondenso yang merupakan pemasok Toyota adalah perusahaan pertama yang memperkenalkan konsep TPM pada tahun 1960 dengan slogan “Productivity Maintenance with total Employee Participation”. Seiichi Nakajima yang saat itu menjabat sebagai Vice Chairman JIOPM (Japan Institute of Plant Maintenance) kemudian dikenal sebagai bapak TPM.

Sejarah Total Productive Maintenance (TPM)

Sistem TPM merupakan sistem Jepang yang unik dari suatu kepakaran manajerial, telah diciptakan pada tahun 1971, berdasarkan konsep pemeliharaan pencegahan atau pemeliharaan mandiri(productive maintenance) yang telah diperkenalkan dari Amerika Serikat pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an (Corder, 1998). Pada tahun 1970-an sampai 1980-an, TPM secara bertahap telah dikembangkan sebagai suatu pencapaian berhasil, akhirnya secara luas diakui. TPM kini telah menembus seluruh struktur perusahaan di setiap lini usaha dan di semua bagian dunia, serta hal ini telah terbukti dengan adanya peningkatan yang tajam dalam jumlah perusahaan yang telah menerima penghargaan PM berdasarkan atas TPM, dengan pergeseran dari TPM sektor produksi menjadi TPM seluruh perusahaan, dan bertambahnya jumlah negara yang mempraktekkan TPM (Shirose, 1988). Sejarah singkat perkembangan TPM dibagi dalam 4 periode, yaitu (Shirose, 2000), sebelum tahun 1950-an bersifat perbaikan. Era tahun 1950 bersifat pemeliharaan pencegahan. Periode ini merupakan tahap penyusunan dari berbagai fungsi-fungsi pemeliharaan. Selain pemeliharaan pencegahan, pada era ini juga dikenal pemeliharaan pencegahan tahun 1954, pemeliharaan produktifitas atau mandiri tahun 1954, dan pemeliharaan perbaikan tahun 1957. Era tahun 1960 di Amerika Serikat, bersifat pemeliharaan produksi. Periode ini merupakan reorganisasi pentingnya keandalan pemeliharaan dan efisiensi.

Pada awalnya, Jepang belajar pemeliharaan produktifitas dari Amerika, lalu digabungkan dengan kebudayaan Jepang (kerja tim), maka timbul TPM dengan Group AKK-nya. TPM merupakan pencapaian efisiensi pemeliharaan mandiri melalui satu sistem yang lengkap berdasarkan keikutsertaan seluruh karyawan. Selain itu, TPM gabungan dari beberapa ilmu tingkah laku (manusia dan mesin), rekayasa sistem, ekologi (perubahan mesin), dan logistik.

TPM dirancang untuk mencegah terjadinya suatu kerugian karena penghentian kerja, yang disebabkan oleh kegagalan dan penyesuaian, kerugian kecepatan yang diakibatkan dari penghentian minor dan pengurangan kecepatan, dan kerugian karena cacat yang disebabkan oleh cacat dalam proses dimulainya dan penurunan hasil dengan meningkatkan metode manufaktur dengan penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan (Shirose, 1992).

Kegiatan kelompok kecil dalam TPM dilaksanakan oleh para karyawan yang, berdasarkan disiplin sendiri, melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama dalam operasi formal. Jishu-hozen yang disebutkan di atas dalam bagian terdahulu diimplementasikan dalam kegiatan kelompok kecil. Para operator jishu-hozen dengan melaksanakan pembersihan, pemberian minyak, pengencangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan rutin lainnya dengan tugas masing-masing. Jishuhozen semacam ini merupakan bagian dari pekerjaan normal para operator, dan oleh sebab itu secara lengkap berbeda dari jenis gaya sukarela (Roberts, 1997). Perlu diketahui salah satu manfaat dari penghitungan OEE adalah untuk memudahkan dalam pencarian kesalahan untuk dilakukan suatu perbaikan. Oleh karena itu dalam pengisian ketersediaan (AV), efektifitas produksi (PE), dan tingkat kualitas (RQ) harus tepat (sesuai dengan permasalahan yang terjadi).

Tujuan TPM

       Tujuan dari pada TPM (Total Productive Maintenance) adalah untuk meningkatkan produktivitas pada perlengkapan dan peralatan produksi dengan Investasi perawatan yang seperlunya sehingga mencegah terjadi  6 kerugian besar (Six Big Losses) yaitu :

1. Breakdown
   Kerugian akibat Rusaknya Mesin (Peralatan dan Perlengkapan Kerja)
2. Setup and Adjustments
   Kerugian yang diakibatkan perlunya Persiapan ulang peralatan dan perlengkapan kerja
3. Small Stops
   Kerugian akibat terjadinya gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal
4. Slow Running
   Kerugian yang terjadi karena mesin berjalan lambat tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan.
5. Startup Defect
   Kerugian yang diakibatkan terjadi cacat produk saat Startup (saat awal mesin beroperasi)
6. Production Defect
   Kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang cacat dalam proses produksi.

       Selain keenam kerugian yang disebutkan diatas, keuntungan lain penerapan Total Productive Maintenance (TPM) adalah dapat menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi karyawannya.

8 Pilar TPM (Eight Pillar of TPM) diantaranya adalah :

1. Autonomous Maintenance /Jishu Hozen (Perawatan Otonomus)

Autonomous Maintenance atau Jishu Hozen memberikan tanggung jawab perawatan rutin kepada operator seperti pembersihan mesin, pemberian lubrikasi/minyak dan inspeksi mesin. Dengan demikian, operator atau pekerja yang bersangkutan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, meningkatan pengetahuan pekerja terhadap peralatan yang digunakannya. Dengan Pilar Autonomous Maintenance, Mesin atau peralatan produksi dapat dipastikan bersih dan terlubrikasi dengan baik serta dapat mengidentifikasikan potensi kerusakan sebelum terjadinya kerusakan yang lebih parah.

2. Planned Maintenance (Perawatan Terencana)

Pilar Planned Maintenance menjadwalkan tugas perawatan berdasarkan tingkat rasio kerusakan yang pernah terjadi dan/atau tingkat kerusakan yang diprediksikan. Dengan Planned Maintenance, kita dapat mengurangi kerusakan yang terjadi secara mendadak serta dapat lebih baik mengendalikan tingkat kerusakan komponen.

3. Quality Maintenance (Perawatan Kualitas)

Pilar Quality Maintenance membahas tentang masalah kualitas dengan memastikan peralatan atau mesin produksi dapat mendeteksi dan mencegah kesalahan selama produksi berlangsung. Dengan kemampuan mendeteksi kesalahan ini, proses produksi menjadi cukup handal dalam menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi pada pertama kalinya. Dengan demikian, tingkat kegagalan produk akan terkendali dan biaya produksi pun menjadi semakin rendah.

4. Focused Improvement / Kobetsu Kaizen (Perbaikan yang terfokus)

Membentuk kelompok kerja untuk secara proaktif mengidentifikasikan mesin/peralatan kerja yang bermasalah dan memberikan solusi atau usulan-usulan perbaikan. Kelompok kerja dalam melakukan Focused Improvement juga bisa mendapatkan karyawan-karyawan yang bertalenta dalam mendukung kinerja perusahaan untuk mencapai targetnya.

5. Early Equipment Management (Manajemen Awal pada Peralatan kerja)

Early Equipment Management merupakan pilar TPM yang menggunakan kumpulan pengalaman dari kegiatan perbaikan dan perawatan sebelumnya untuk memastikan mesin baru dapat mencapai kinerja yang optimal. Tujuan dari pilar ini adalah agar mesin atau peralatan produksi baru dapat mencapai kinerja yang optimal pada waktu yang sesingkat-singkatnya.

6. Training dan Education (Pelatihan dan Pendidikan)

Pilar Training dan Education ini diperlukan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan saat menerapkan TPM (Total Productive Maintenance).  Kurangnya pengetahuan terhadap alat atau mesin yang dipakainya dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan tersebut dan menyebabkan rendahnya produktivitas kerja yang akhirnya merugikan perusahaan. Dengan pelatihan yang cukup, kemampuan operator dapat ditingkatkan sehingga dapat melakukan kegiatan perawatan dasar sedangkan Teknisi dapat dilatih dalam hal meningkatkan kemampuannya untuk melakukan perawatan pencegahan dan kemampuan dalam menganalisis kerusakan mesin atau peralatan kerja. Pelatihan pada level Manajerial juga dapat meningkatkan kemampuan Manajer dalam membimbing dan mendidik tenaga kerjanya (mentoring dan Coaching skills) dalam penerapan TPM.

7. Safety, Health and Environment (Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan)

Para Pekerja harus dapat bekerja dan mampu menjalankan fungsinya dalam lingkungan yang aman dan sehat. Dalam Pilar ini, Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan Lingkungan yang aman dan sehat serta bebas dari kondisi berbahaya. Tujuan Pilar ini adalah mencapai target Tempat kerja yang “Accident Free” (Tempat Kerja yang bebas dari segala kecelakaan).

8. TPM in Administration (TPM dalam Administrasi)

Pilar selanjutnya dalam TPM adalah menyebarkan konsep TPM ke dalam fungsi Administrasi. Tujuan pilar TPM in Administrasi ini adalah agar semua pihak dalam organisasi (perusahaan) memiliki konsep dan persepsi yang sama termasuk staff administrasi (pembelian, perencanaan dan keuangan).

           Telah diuraikan beberapa hal yang telah dijelaskan saat seminar Total Productive Maintenance (TPM) oleh para narasumber. Seminar ini pada intinya memaksimalkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan untuk meningkatkan produksi dengan menggunakan metode TPM. Beberapa hal yang dijelaskan seperti yang telah diuraikan diatas yakni mengenai pengertian , sejarah, dan tujuan dari TPM itu sendiri. Serta 8 pilar yang TPM atau bisa disebut eight pilar of TPM.

SERTIFIKAT

Referensi :

1. http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-total-productive-maintenance-tpm/
2. http://komarnoor81.blogspot.co.id/2015/05/mengenal-tpm-total-produktifitas.html
3. http://management-improvement.blogspot.co.id/2014/11/sekilas-tpm.html

LAPORAN KAMPANYE SOSIAL DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KEJAHATAN DI TRANSPORTASI UMUM

LAPORAN KAMPANYE SOSIAL

DALAM MENGANTISIPASI TINDAK KEJAHATAN

di

 TRANSPORTASI UMUM

Disusun Oleh :

     NAMA                                            KELAS                                      NPM

Asep Anggara                                                 1ID08                                             31415096

Irma Damayanti                                             1ID08                                             33415444

M. Ilham Fauzi Pane                                     1ID08                                             33415930

Muhammad Riyan M.                                   1ID08                                             34415754

Rudi Irawan                                                   1ID08                                             36415294

Tiar Aji Wibowo                                            1ID08                                             36415877

 

UNIVERSITAS GUNADARMA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

JURUSAN TEKNIK NDUSTRI

2016

KATA PENGANTAR

Puji  syukur kami panjatkan atas kehadirat yang diberikan oleh Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun laporan ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Adapun judul dari laporan ini adalah “Laporan Kampanye Sosial dalam Mengantisipasi Tindak Kejahatan di  Transportasi Umum”.

Dalam penyusunan laporan ini kami mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak maka dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1.      Orang tua serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi tiada hentinya;

2.      Ibu Dosen Yuning Ika Rohmawati selaku dosen Ilmu Sosial Dasar yang telah memberikan ilmunya serta membimbing kami sebagai mahasiswa/i;

3.      Seluruh mahasiswa/i jurusan Teknik Industri khususnya rekan-rekan kelas 1ID08 yang telah membantu dan memberikan saran;

  

Kami menyadari bahwa ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima guna lebih memperbaiki laporan ini.  

 Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun, pembaca, maupun dosen di Universitas Gunadarma, terima kasih.

                                                                               

                                                                                                  Bekasi, 30 Mei 2016

                                                                                                                                                Penyusun

                                   ii

DAFTAR ISI

                                                                                                                                                                                                                      

Halaman Judul …………………………………………………………………. i

Kata Pengantar ………………………………………………………………… ii

Daftar Isi ………………………………………………………………………. iii

BAB  I     PENDAHULUAN

                 1.1 Latar Belakang Masalah………………………………………...… 1

                 1.2 Masalah dan Batasan Masalah .…………………………………... 2

                 1.3 Tujuan Penulisan …………………………………………...……...2

                 1.4 Metode Pengumpulan Data……………………………….………..3

                 1.5 Metodelogi Kampanye Sosial ………………..…………..………. 3

                 1.6 Sistematika Penyusunan  ……………………………………...…...4

BAB  II   PERMASALAHAN

                 2.1 Definisi Masalah Sosial ………………………………………...… 5

                 2.2 Pengertian Kejahatan……………………………………..………..6

                 2.3 Unsur-Unsur Kejahatan…………………………………...………..7

BAB III   PEMBAHASAN

                 3.1 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Kejahatan ………………..…….. 8

                 3.1.1 Faktor Ekonomi………………………………………….…...8

                 3.1.2 Faktor Sosial Budaya…………………………………….…..9

                 3.1.3 Faktor Moral dan Kejiwaan………………………………….9

 iii

           3.2 Penanggulangan Tindak Kejahatan di Transportasi Umum………10

     3.2.1 Peranan Aparat Kepolisian, Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Menangani Masalah Tindak Kriminal di                Indonesia………………………………………..……..…...10

                 3.2.2 Peranan Para Tokoh Agama Dalam Memberi Penyuluhan Kepada Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kriminalitas di Indonesia ……………………………………………..…11

          

BAB IV   PENUTUP

                 4.1 Kesimpulan ………………………………………………………12

                 4.2 Saran-saran ………………………………………………………13

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………14

iv

          BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

          

       Masalah sosial tentunya sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyak sekali jenis dan macam-macam masalah sosial yang ada di Indonesia . permasalahan sosial pada intinya menjurus kepada sesuatu hal yang bersifat negatif di kalangan masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita selalu dihadapkan oleh permasalahan-permasalahan. Baik masalah pribadi, maupun masalah yang ada di ruang lingkup masyarakat ,yang biasa disebut masalah sosial. Masalah sosial yang akan dibahas kali ini adalah masalah Tindak Kejahatan di Transportasi Umum. Kejahatan juga dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa pun. Terutama yang terjadi di transportasi publik, seperti angkot, bus umum, ojek kereta api, dan lain-lain.

Kejahatan dan kriminalitas di transportasi umum dapat terjadi karena berbagai faktor, baik faktor pelaku itu sendiri maupun korban kejahatan yang lengah terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti yang kita semua ketahui bahwa memang tingkat keamanan di transportasi umum dirasa masih minim dan lemah. Sehingga perlu adanya tindakan antisipasi terhadap resiko terjadinya kejahatan dan aksi kriminalitas di transportasi umum. Aparat yang berwewenang tentunya harus andil dalam menanggulangi tindak kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat, terutama para pengguna transportasi publik itu sendiri yang harus selalu waspada dan hati-hati saat berada di transportasi umum.

 1

1.2  Masalah dan Pembatasan masalah

Selama melakukan observasi dan kampanye yang dilakukan dalam mengantisipasi tindak kejahatan di transportasi umum, kami menemui beberapa masalah yang kami rangkum dalam laporan ini. Beberapa masalah tersebut antara lain: Sering terjadinya pencopetan di angkutan umum, tindakan asusila, penculikan, Hipnotis , dan lain-lain. Tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat ini memang selayaknya untuk kita analisa mengapa tindakan kejahatan tersebut dapat terjadi dan bagaimana solusi untuk membasmi kejahatan yang meresahkan masyarakat  tersebut.

1.3  Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari pembuatan laporan Kampanye Sosial adalah sebagai berikut :

1.      Memberikan pengetahuan lebih kepada pembaca akan pentingnya membangun kesadaran diri dalam mengantisipasi tindak kejahatan di transportasi publik;

2.      Untuk membentuk dan meningkatkan kewaspadaan di dalam diri masyarakat terhadap lingkungan sekitar, terutama di transportasi umum;

3.      Untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap terhadap lingkungan sekitar, jika terjadi suatu tindak kejahatan kita dapat mengantisipasinya sengan cepat dan tepat.

4.      Menciptakan karakter masyarakat yang berpegang teguh pada budaya yang berbudi luhur dan bernilai kebaikan. Sehingga diharapkan dapat meminimalisir tingkat kejahatan terutama di transportasi umum.

 2

1.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kampanye sosial tentunya memerlukan sumber data untuk bahan yang diperlukan dalam penyusunan data . Penyusun menggunakan bebebrapa metode dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah sebagai berikut :

1.      Studi Pustaka

Adalah pencarian data atau informasi melalui dokumen manual   sebagai sumber untuk mendapatkan gambaran-gambaran/informasi mengenai kampanye sosial yang kami laksanakan.

2.      Observasi

      Laporan kampanye sosial ini di dasarkan hasil kegiatan, selama melaksakan kegiatan kampanye di lingkungan masyarakat.

3.      Wawancara

      Dalam pengumpulan data penulis melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku pengguna transportasi umum serta instansi yang terkait seperti penumpang angkot dan pengendara angkutan umum.

1.5  Metodologi kampanye sosial

a.        Tempat kampanye sosial

Kampanye sosial ini dilakukan di daerah sekitar Terminal Kayuringin, Kota Bekasi.

b.    Waktu Kampanye

                  Kampanye ini dilaksanakan pada :

                   Periode kampanye  : April – Mei 2016

3

1.6  Sistematika Penyusunan

Dalam mempermudah penyusunan serta sistematikanya, penyusun membagi Penulisan ini menjadi empat pokok permasalahan utama yang akan  di sajikan. Dalam bentuk bab, sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

      BAB I   :    PENDAHULUAN

                         Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang latar belakang masalah, Pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, metodologi kampanye dan sistematika penyusunan.

      BAB II   :  PERMASALAHAN

                         Dalam bab ini penyusun menguraikan permasalahan yang kami

                         Temui selama melaksanakan kampanye sosial.

      BAB III   :   PEMBAHASAN

Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai penanganan dari permasalahan yang kami bahas dalam kampanye sosial yang kami lakukan.

      BAB IV    :    PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi penyusun serta instansi yang terkait dalam penanganan masalah sosial terutama masalah kejahatan di transportasi publik serta para pengguna transportasi umum itu sendiri.

  

      

                  4                     

BAB II

PERMASALAHAN

2.1  Definisi Masalah Sosial

                 Masalah sosial adalah suatu masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Mengapa dikatakan sebagai masalah sosial karena berkaitan dengan gejala-gejala yang menggangu ketentraman di dalam masyarakat. Dengan demikian masalah sosial menyangkut nilai nilai sosial yang mencakup segi moral, karena untuk dapat mengklasifikasi suatu persoalan sebagai masalah sosial harus digunakan penilaian sebagai pengukurannya.

                

                 Pengertian Masalah Sosial menurut pendapat Soerjono Soekanto, Masalah Sosial adalah suatu ketidaksesuaian yang terjadi antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, dimana ketidaksesuaian tersebut dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial masyarakat.

                 Masalah sosial juga dapat didefinisikan sebagai  suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, dimana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Suatu keadaan yang normal terdapat integrasi serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antara unsur-unsur masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan. Apabila antara unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan atau ketidaksesuaian, maka hubungan-hubungan sosial akan terganggu yang mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok.

 5

2.2  Pengertian Kejahatan

               Pengertian Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana.

Pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

1.Pengertia Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.

2. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.

 6

2.3  Unsur-Unsur  Kejahatan

Unsur unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan sebagai berikut:

1. Unsur kejahatan yang pertama yaitu ada perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Unsur kejahatan yang kedua yaitu harus diatur di dalam kitab UU Hukum  Pidana.

3. Unsur kejahatan yang ketiga adalah harus ada maksud jahat atau niat jahat.

4. Unsur kejahatan yang keempat ialah ada peleburan antara perbuatan jahat dan maksud jahat atau niat jahat.

5. Unsur kejahatan yang kelima yaitu harus ada perbauran antara kerugian yang diatur di dalam kitab UU Hukum Pidana dengan perbuatan.

6. Unsur kejahatan yang terakhir adalah harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

 7

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Kejahatan

Tindak Kejahatan yang semakin marak akhir-akhir ini tentunya semakin meresahkan masyarakat Indonesia ,terutama para pengguna angkutan umum. Tentunya tindak kejahatan ini selalu mempunyai motif, alasan, atau faktor tertentu yang melatar belakanginya. Berikut akan di jelaskan faktor- faktor yang menyebabkan tindak kejahatan, sebagai berikut:

3.1.1 Faktor Ekonomi

Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa dilihat dari faktor ekonomi. Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara merampok, mencuri, atau menjambret harta benda milik orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak suatu kelompok preman yang sengaja dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan operasi di jalan-jalan atau di transportasi umum, seperti penjambretan atau penodongan, misalnya di tempat pemberhentian   ( halte ) bus, di lampu merah, di transportasi umum dan lain-lain.

 8

3.1.2 Faktor Sosial Budaya

            Kriminalitas di Indonesia selain disebabkan oleh faktor ekonomi, salah satu sebabnya yaitu dari faktor sosial-budaya. Yaitu kejahatan disebabkan karena kondisi sosial dan budaya masyarakat, apabila suatu individu masuk ke dalam lingkungan sosial yang buruk maka dia akan terjerumus ke hal yang sama. Selain itu budaya juga berperan besar dalam banyaknya tindak kejahatan , budaya yang negatif tentunya akan menjerumuskan sesorang atau individu ke hal yang negatif pula.                      

3.1.3 Faktor Moral dan Kejiwaan

Dilihat dari faktor moral dan kejiwaan, perbuatan kriminal pun bisa terjadi karena tersebut. Seorang yang mengalami gangguan jiwa atau mempunyai tekanan batin dapat melakukan perbuatan kriminal. Ini mungkin terjadi bagi siapa saja yang mengalami depresi atau frustasi akibat dari suatu masalah-masalah yang sulit teratasi sehingga dapat membuat seseorang mampu melakukan sesuatu di luar dari kesadarannya. Kejahatan karena faktor moral dan kejiwaan seperti, penganiayaan, penyanderaan, pemerkosaan atau pelecehan seksual dan lain-lain. Hal tersebut dapat terjadi di manapun terutama di transportasi umum, seperti angkutan umum.

                                                              9 

3.2  Penanggulangan Tindak Kejahatan di Transportasi Umum

3.2.1 Peranan Aparat Kepolisian, Pemerintah dan Penegak Hukum Dalam Menangani Masalah Tindak Kriminal di Indonesia

Peranan aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan yaitu harus lebih ditingkatkannya upaya-upaya aparat keamanan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku seperti mengadakan razia atau pemeriksaan terhadap benda-benda berbahaya seperti senjata tajam, senjata api, bahan-bahan peledak ataupun petasan-petasan yang berbahaya, serta lebih seringnya dilakukan patroli di sepanjang jalan-jalan yang merupakan daerah rawan dan berbahaya.

Dalam memerangi kejahatan atau menangani masalah kriminalitas di Indonesia, tidak hanya dari upaya pihak kepolisian saja, melainkan pemerintah pun harus ikut membantu dalam menjaga keamanan di dalam masyarakat, berbangsa maupun bernegara dengan cara bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam memberi penyuluhan-penyuluhan dan peringatan kepada masyarakat agar mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Kemudian upaya pemerintah dalam menangani masalah kriminal bisa juga diwujudkan melalui lebih diperluasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, agar pengangguran bisa lebih berkurang sehingga kemungkinan terjadinya tindak pidana akibat faktor ekonomi tidak terjadi lagi.

Peranan penegak hukum pun dalam menangani masalah tindak kriminal di Indonesia sangat penting. Upaya itu diwujudkan dengan cara memberikan sanksi atau hukuman yang tegas bagi terpidana sesuai dengan hukum yang berlaku kepada siapapun yang melakukan tindak pidana.

                                                             10

3.2.2 Peranan Para Tokoh Agama Dalam Memberi Penyuluhan Kepada Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Kriminalitas di Indonesia

            Dalam mengatasi masalah kriminalitas yang tinggi di Indonesia, tidak hanya peranan aparat kepolisian saja ataupun pemerintah, namun peranan tokoh-tokoh agama sangat dibutuhkan juga. Upaya tokoh agama dalam membantu mengatasi masalah kriminalitas di Indonesia diwujudkan dengan memberikan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui ceramah-ceramah keagamaan atau khotbah-khotbah, bimbingan rohani, membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan solusi-solusi yang terbaik sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang diyakini dan diakui di Indonesia.

11

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

          Selama penyusun menguraikan, menyimpulkan satu permasalahan di dalam menjalankan kampanye sosial maka penyusun mengungkapkan tentang apa yang penulis lihat dan lakukan pada saat menjalankan kampanye sosila yang telah dilaksanakan. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut :

a.    Dengan adanya oknum yang melakukan tindak kejahatan di transportasi umum, tentunya kita sebagai masyarakat maupun pengguna transportasi umum dapat lebih waspada dan berhati-hati lagi saat berada di dalam transportasi publik.

b.   Pemberlakuan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan di masyarakat untuk lebih di perketat, sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan akan memberikan efek jera dan tidak akan mengulangi tindak kejahatan di kemudian hari.

c.    Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mengantisipasi tindak kejahatan terutama di transportasi publik, dengan mempelajari ilmu bela diri atau dengan ilmu pertahanan diri lainnya.

d.   Perlu adanya langkah nyata dari pemerintah dalam mengantisipasi dan memerangi tindak kejahatan terutama di transportasi publik, sehingga tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat dapat di minimalisir dan masyarakat merasa lebih aman ketika ada di transportasi publik.  

12

4.2   Saran-saran

       Pada kesempatan ini, izinkanlah penyusun untuk memberikan beberapa saran kepada pembaca, pengguna trasportasi publik serta pemerintah atau instansi terkait.

-          Pengguna transportasi umum siharapkan meningkatkan  kewaspadaannya ketika berada di dalam transportasi publik, sehingga kita dapat mengatisipasi segala macam kejahatan yang selalu mengintai pengguna transportasi publik

-          Pemerintah diharakan pemerintah dan instansi terkait yang berwenang dapat lebih sigap dan cepat dalam mengantisipasi dan menindak tegas pelaku kejahatan di transportasi umum.

-          Disarankan kepada pembaca dapat teredukasi dan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar terutama di transportasi umum, agar tindak kejahatan di transportasi umum dapat diminimalisir.

Demikianlah saran-saran dari kami, saran yang kami berikan semata-mata bertujuan untuk menekan angka kejahatan yang ada di masyarakat terutaa kejahatan di transportasi publik.

      13

DAFTAR PUSTAKA

Soerjono Soekanto, 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Penerbit PT Raja Grafindo    Persada : Jakarta.

 A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.

 Mien Rukmini, 2006. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Penerbit PT Alumni : Bandung.

 

14

Berikut ini adalah link video kampanye sosial kami :

Silahkan dilihat !

https://youtu.be/fLk3ujysxmE